Tugas Pokok

Bidang Tata Kota melaksanakan tugas pokok perencanaan tata kota.

Fungsi

Bidang Tata Kota mempunyai fungsi :

1 - 1011 - 2021 - 3031 - 41
  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata kota;
  • Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan tata kota;
  • Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan tata kota;
  • Penyusunan rencana induk kota;
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  • Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS);
  • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) sebagai pedoman operasional pemanfaatan ruang;
  • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
  • Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana perkotaan;
  • Penyusunan kebijakan pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan kota;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang kota;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
  • Penyusunan pedoman dan standar perencanaan tata ruang dan prasarana dan sarana perkotaan;
  • Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan tata ruang, prasarana dan sarana perkotaan;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah perkotaan;
  • Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan, prasarana dan sarana perkotaan;
  • Penyusunan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang;
  • Penyiapan bahan koordinasi perencanan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan saran perkotaan;
  • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
  • Fasilitasi penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
  • Memberi konsultasi perencanaan penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;
  • Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama teknis penataan ruang dan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  • Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi kerjasama teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri;
  • Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi kerja sama teknis perencanaan pembangunan di bidang tata ruang antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta dalam dan luar negeri;
  • Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
  • Pemberian konsultasi, bimbingan dan supervisi keserasian pengembangan perkotaan;

  • Pemberian konsultasi pengembangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan;
  • Pemberian konsultasi dan perencanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;
  • Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yang pelaksanaanya bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  • Pelaksanaan koordinasi penerapan atribut Kota Hijau (Green City);
  • Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  • Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  • Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) publik dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  • Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  • Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  • Pengevaluasian dan melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokoknya;