RAPAT KOORDINASI SAKIP KOTA MALANG TAHUN 2018

Kota Malang mendapatkan predikat BB (Sangat Baik) dalam Akuntabilitas Kinerja (AKIP)  Tahun 2017 yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Centre, Bali dan berhasil mempertahankan predikat BB dalam penilaian AKIP selama 2 periode (2016 – 2017) serta akan terus meningkatkan kinerja untuk mengejar predikat A pada tahun berikutnya.

Predikat BB diberikan kepada Kota Malang selama 2 periode menunjukan bahwa Pemerintah Kota Malang mampu menjaga kinerja dengan baik. Dalam upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja, Pemerintah Kota Malang melalui Barenlitbang menyelenggarakan Rapat Koordinasi SAKIP Kota Malang Tahun 2018 bertempat di ruang Staf Ahli Balaikota Malang. Fokus pembahasan rapat koordinasi yaitu pada hasil LHE SAKIP tahun 2017 dan rekomendasi dari Menpan RB sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2018. Evaluasi setiap point menjadi perhatian Barenlitbang sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Pemerintah Kota Malang. Saran dan masukan dari peserta rapat diperlukan agar dapat meningkatkan kinerja yang tercermin dari nilai SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Produk akhir SAKIP berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan kinerja yang telah dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP, suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau prosentase. Manfaat dari LAKIP bisa menjadi bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP, diharapkan dapat menggeser pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode dapat tercapai”.